SMARTMEDAN.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batubara memastikan langkah mitigasi bagi petani dan warga yang terdampak banjir di hilir Sungai Gambus Laut menyusul pengalihan debit air dalam pembangunan Bendung Sidalu Dalu, Kecamatan Air Putih.
Bupati Batubara Baharuddin Siagian menegaskan, Pemkab tetap turun tangan meski pembangunan Bendung Sidalu Dalu berada di bawah kewenangan PSDA Provinsi Sumatera Utara.
“Saya paham Bapak/Ibu dirugikan. Memang benar proyek Bendung Sidalu Dalu ini kewenangan PSDA Provinsi Sumut. Tapi sebagai Bupati, saya tidak akan tinggal diam,” kata Baharuddin saat diwawancarai usai upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di halaman Kantor Bupati Batubara, Senin (17/8/2026).
Bersama Wakil Bupati Batubara Syafrizal, Baharuddin menyebut Pemkab akan memastikan masyarakat terdampak memperoleh penanganan. Langkah tersebut mencakup inventarisasi dampak, bantuan bibit hingga pendampingan bagi petani.
Di sisi lain, Pemkab Batubara terus berkomunikasi dengan PSDA Sumut dan UPT Bah Bolon untuk mendorong percepatan pembangunan Bendung Sidalu Dalu secara permanen.
Menurut Baharuddin, keberadaan bendung tersebut memiliki manfaat strategis bagi sektor pertanian Batubara. Jika pembangunan rampung, sistem irigasi diharapkan mampu mengairi sekitar 1.460 hektare lahan pertanian yang tersebar di lima desa.
“Kalau sudah jadi, setidaknya 1.460 hektare di lima desa di Batubara yang menikmati. Termasuk lahan masyarakat yang sekarang terdampak, nantinya diharapkan lebih aman dari banjir,” ujarnya.
Proyek Bendung Sidalu Dalu sebelumnya telah diperjuangkan masyarakat di Daerah Irigasi (DI) Cinta Damai/Cinta Maju selama lebih dari tiga tahun. Bendung itu ditargetkan menunjang pengairan lahan pertanian di Desa Pematang Panjang, Kampung Kelapa, Limau Sunde dan Suka Ramai serta satu wilayah desa lainnya yang masuk dalam sistem irigasi tersebut.
Namun, pembangunan yang masih berlangsung juga memunculkan dampak di wilayah hilir. Pengalihan debit air disebut turut memengaruhi aktivitas warga, termasuk petani dan nelayan.
Anggota DPRD Sumatera Utara Ir. Yadhi Khoir Harahap, MBA sebelumnya menyoroti kondisi nelayan di Kuala Indah. Aliran air yang tidak sampai ke muara disebut membuat nelayan mengalami kesulitan untuk melaut.
Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan (Ketapang) Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Batubara, Hendra, memastikan pihaknya sedang melakukan pendataan di lapangan.
“Tim tengah turun ke lapangan, melakukan inventarisasi dampak pada masyarakat petani di sana,” kata Hendra saat dikonfirmasi Sumutpos, Rabu (19/8/2026).
Hendra menjelaskan, secara makro Bendung Sumanggar berfungsi sebagai bendung pembagi air menuju tiga aliran, yakni Sungai Sidalu Dalu, Sungai Tanjung dan DI Perkotaan.
Sistem tersebut secara keseluruhan memiliki cakupan pengairan sekitar 10.000 hektare areal persawahan di Batubara. Sementara Bendung Sidalu Dalu sendiri ditargetkan melayani sekitar 1.460 hektare lahan pertanian di lima desa.
Menurut Hendra, pembangunan Bendung Sidalu Dalu secara permanen menjadi salah satu solusi penting untuk memperbaiki sistem irigasi pertanian di Kecamatan Air Putih.
Jika sistem pengairan berjalan optimal, potensi produksi pertanian sekaligus perputaran ekonomi masyarakat juga cukup besar. Dengan asumsi produktivitas padi tujuh ton gabah per hektare dan harga Rp6.500 per kilogram, nilai produksi diperkirakan mencapai sekitar Rp350 miliar dalam satu musim tanam.
Apabila petani mampu melakukan dua kali tanam dalam setahun, potensi nilai ekonomi tersebut diperkirakan dapat mencapai sekitar Rp750 miliar per tahun.
“Kalau 1.460 hektare ini aman airnya dan produktif, begitu juga bendung pembagi di Sumanggar/Tanjung Muda lancar yang mengairi 10.000 hektare areal persawahan, sudah barang tentu ini bisa menjadi lumbung pangan sekaligus penggerak ekonomi petani kita,” ujar Hendra.
Ia berharap pembangunan Bendung Sidalu Dalu secara permanen dapat segera terwujud sehingga persoalan pengairan tidak lagi menjadi hambatan bagi petani.
Di tengah manfaat besar yang ditargetkan, Pemkab Batubara kini menekankan agar dampak pembangunan terhadap masyarakat di hilir tetap ditangani. Inventarisasi lapangan menjadi langkah awal untuk memastikan warga terdampak memperoleh mitigasi, sementara percepatan pembangunan permanen didorong melalui koordinasi dengan PSDA Sumut dan UPT Bah Bolon.
Pemkab Batubara menegaskan penanganan dampak dilakukan bersamaan dengan upaya menjaga manfaat Bendung Sidalu Dalu bagi ketahanan pangan dan perekonomian masyarakat.
Sumber: ANTARASUMUT
